Indragiri Hulu, MNP – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Kuala Cenaku melakukan kunjungan ke Desa Pulau Jum’at, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk melakukan monitoring terhadap sejumlah kegiatan desa, termasuk unit usaha ketahanan pangan BUMDes, Rabu (24/06/2026).
Namun, kedatangan tim monev diwarnai kekecewaan karena Kepala Desa Pulau Jum’at, Herman, tidak berada di tempat.
Menurut keterangan yang diperoleh di lokasi, Kepala Desa Herman tidak dapat hadir dengan alasan sedang sakit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat awak media konfirmasi kepada Sekretaris Desa Pulau Jum’at, Eka, juga menyampaikan bahwa Direktur BUMDes tidak dapat hadir karena sedang bekerja di luar daerah.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari tim monev kecamatan. Kasi Pembangunan Kecamatan Kuala Cenaku, Andriansyah S.E, dan Kasi Pemerintahan Muji Astuti S.E beserta Pendamping Desa mengaku kecewa dengan kepala desa dan pengelola BUMDes telah mengetahui jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran kepala desa maupun pihak pengelola BUMDes. Padahal jadwal monev sudah diketahui sebelumnya,” jelasnya.
“Sebagai tim yang menjalankan tugas monitoring, tentu kami berharap pihak terkait hadir untuk memberikan penjelasan langsung,” ujarnya saat berada di lokasi.
Ketidakhadiran kedua pihak tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes Desa Pulau Jum’at.
Dalam kesempatan tersebut, awak media juga melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Desa terkait pengadaan ayam petelur pada unit usaha ketahanan pangan BUMDes.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2025 tercantum pengadaan 500 ekor ayam petelur dengan harga satuan sebesar Rp85.000 per ekor.
Namun, pada realisasi yang dilakukan pada tahun 2026, jumlah ayam yang tersedia hanya sekitar 306 ekor dengan harga yang direalisasikan mencapai Rp100.000 per ekor.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program yang menggunakan anggaran publik tersebut.
Selain jumlah ternak, tim juga menyoroti kondisi kandang ayam yang dinilai jauh dari standar pemeliharaan ayam petelur.
Kandang terlihat terbuka tanpa perlindungan yang memadai sehingga ayam berpotensi terpapar panas dan hujan secara langsung.
Tidak hanya itu, fasilitas pakan dan minum juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan peternakan ayam petelur.
Tempat pakan dan minum yang tersedia disebut tidak memenuhi standar sehingga berpotensi memengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, spesifikasi kandang yang tercantum dalam RAB disebut menggunakan bangunan permanen dengan atap yang layak.
Namun di lapangan, kondisi kandang yang direalisasikan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.
Saat awak media meninjau langsung lokasi kandang ayam BUMDes, ditemukan kondisi yang memprihatinkan. Sejumlah tempat pakan terlihat kosong, demikian juga wadah minum ternak yang tidak terisi.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pemeliharaan ayam petelur tidak dilakukan secara optimal. Jika benar demikian, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan ternak serta keberhasilan program ketahanan pangan yang dibiayai melalui anggaran desa.
Masyarakat berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi dari pihak kecamatan diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut guna memastikan seluruh kegiatan yang menggunakan dana publik dilaksanakan sesuai perencanaan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur BUMDes Desa pulau Jum’at belum memberikan keterangan resmi terkait temuan yang disampaikan tim monitoring dan evaluasi maupun hasil peninjauan awak media di lapangan.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan