Pakpak Bharat, MNP – Demo tunggal digelar oleh Pildo Juniper Sinamo pada Senin, 6 Oktober 2025 di halaman Kantor Bupati Pakpak Bharat, dilanjutkan ke Kantor DPRD Pakpak Bharat, Sumatera Utara.
Dalam orasinya, Pildo menuntut Bupati Pakpak Bharat FBT untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai gagal membawa perubahan signifikan bagi kemajuan daerah.
Ia juga menyoroti banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proyek pembangunan di kabupaten tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi yang berlangsung damai itu dikawal ketat oleh lebih kurang 60 personel Polres Pakpak Bharat agar kegiatan berjalan tertib dan kondusif.
Setelah menyampaikan orasi di halaman kantor bupati, Pildo diterima langsung Sekda Jalan Berutu, Asisten I Dayat Barutu, serta Kadis Kominfo Sahat Boang Manalu di Ruang Nusantara Kantor Bupati di Sindeka.
Seusai dialog dengan pejabat Pemkab, Pildo menegaskan, apabila tidak ada tindakan tegas dari aparat dalam waktu 4 hari.
Dia akan mencabut seluruh laporan yang pernah disampaikan ke Polres dan Polda Sumut, lalu menyerahkannya ke kejaksaan.
“Saya menunggu sikap tegas aparat penegak hukum. Jika tidak ada tindakan, kami anggap polisi tidak mampu menegakkan supremasi hukum sebagaimana amanat Presiden RI, Bapak Prabowo,” teriaknya di hadapan para pejabat.
Setelah menyampaikan tuntutan, Pildo menjelaskan bahwa seluruh poin aspirasi telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, dalam dialog bersama pejabat yang hadir, ia menekankan pentingnya agar setiap tuntutan mendapat jawaban akurat dan konkret demi pembenahan tata kelola Pemkab Pakpak Bharat, serta agar aparat kepolisian menuntaskan dugaan korupsi yang terjadi di wilayah tersebut.
“Ketika tuntutan telah saya sampaikan kepada pemerintah, saya berharap semuanya ditindaklanjuti secara serius. Pada aksi lanjutan hari Jumat, 10 Oktober 2025, saya akan datang kembali untuk mendengar jawaban konkret dari pihak DPRD dan kepolisian,” ujar Pildo.
Aksi tersebut diketahui berlangsung tertib hingga selesai, dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.
Berikut 11 tuntutan Pildo dalam demo tunggal tersebut:
1. Meminta Bupati FBT mundur karena terlalu sering berada di luar daerah tanpa hasil nyata bagi pembangunan Pakpak Bharat, sehingga biaya perjalanan dinilai membebani keuangan daerah.
2. Menilai penempatan pejabat di OPD tidak profesional dan terjadi rangkap jabatan yang menghambat karier ASN berkompeten.
3. Mengkritik prioritas pembangunan taman yang dianggap tidak mendesak di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
4. Menuding lemahnya disiplin ASN, di mana banyak pegawai tidak masuk kantor tanpa tindakan tegas dari pimpinan.
5. Menuntut Inspektorat memeriksa proyek pembangunan Gedung Perpustakaan 2024 senilai Rp10 miliar, yang kini dilaporkan retak, bocor, dan rusak parah.
6. Mendesak aparat penegak hukum memeriksa dugaan pungutan liar 2% proyek serta penggunaan material galian C ilegal yang disebut terjadi sejak 2021.
7. Meminta Kapolres memeriksa pengadaan mobil dinas bupati tahun 2024 senilai sekitar Rp2,55 miliar yang keberadaannya dinilai tidak jelas.
8. Menyoroti proyek taman Lapangan Napseng yang kembali dibangun meski baru selesai 2024, dianggap sebagai pemborosan anggaran.
9. Meminta Sekda turut menjaga adat dan budaya Pakpak sebagaimana diterapkan di masa pemerintahan sebelumnya.
10. Menuntut transparansi dana desa yang diduga disalahgunakan di sejumlah wilayah.
11. Mengapresiasi Polres Pakpak Bharat yang tetap memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk menggunakan bahan bangunan lokal seperti batu dan pasir guna kepentingan pribadi tanpa gangguan.
Penulis : Benny Solin
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan