Jakarta, MNP – Korupsi adalah kejahatan struktural yang telah mengakar dalam birokrasi Indonesia, merusak kredibilitas negara, dan menghambat kesejahteraan rakyat.
Arip Muztabasani selaku Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) se-Nusantara menegaskan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi, terutama di sektor penegakan hukum dan kementerian.
Namun, dukungan ini tidak bersifat blank check; kami menuntut implementasi yang nyata, sistematis, dan berbasis evaluasi berbasis data, bukan sekadar retorika politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Korupsi bukan sekadar tindakan individu yang menyimpang, melainkan praktik sistemik yang melibatkan aktor-aktor politik, birokrasi, dan korporasi dalam jejaring kepentingan yang saling menguntungkan.
Data dari Transparency International menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia stagnan dalam beberapa tahun terakhir, menandakan lemahnya komitmen reformasi birokrasi.
Fenomena ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus korupsi berakhir dengan vonis ringan, remisi berlebihan, atau bahkan impunitas bagi elite politik.
Jika Presiden Prabowo serius ingin membersihkan pemerintahan, maka langkah-langkah yang harus segera dilakukan adalah:
Reformasi Total di Institusi Penegak Hukum
Evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.
1. Mengakhiri impunitas bagi aparat yang terlibat dalam kasus suap dan mafia peradilan.
2. Transparansi dalam mekanisme rekrutmen dan promosi jabatan di institusi hukum.
Evaluasi Kinerja Kementerian dan BUMN
1. Publikasi laporan realisasi anggaran kementerian secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana publik.
2. Audit independen terhadap proyek infrastruktur strategis guna mencegah praktik mark-up dan penyelewengan dana.
3. Penghapusan kebijakan yang membuka celah bagi oligarki politik dalam pengelolaan sumber daya negara.
Revisi Kebijakan yang Rentan Penyimpangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikaji ulang untuk menghindari potensi pemborosan anggaran dan penyalahgunaan dana.
Evaluasi skema bantuan sosial yang sering kali digunakan sebagai alat politik dengan distribusi yang tidak merata dan sarat kepentingan.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi selalu berbenturan dengan kepentingan oligarki.
Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa keberpihakannya pada rakyat lebih besar daripada loyalitasnya kepada elite politik yang menopang kekuasaannya.
Tanpa langkah konkret, jargon “bersih-bersih pemerintahan” hanya akan menjadi gimmick politik tanpa dampak nyata.
Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara Arip Muztabasani menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam jika pemerintah gagal memenuhi komitmen ini.
“Kami akan terus mengawal setiap kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat dan akan menjadi kekuatan kritis yang memastikan bahwa kepemimpinan nasional tidak menyimpang dari amanat reformasi,” tegas Arip.
Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara mengajak seluruh mahasiswa Nahdlatul Ulama dan civitas akademika di Indonesia untuk :
1. Mengawasi dan melaporkan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan institusi pendidikan.
2. Mengorganisir diskusi, kajian, dan advokasi kebijakan berbasis riset untuk melawan segala bentuk penyimpangan birokrasi.
3. Menolak normalisasi korupsi dalam politik praktis, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif.
Pemerintahan yang bersih hanya bisa terwujud jika ada tekanan politik dari rakyat.
Jika Presiden Prabowo gagal menegakkan janji reformasi birokrasi dan membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi, maka mahasiswa akan turun ke jalan sebagai kekuatan moral yang tidak bisa dibungkam.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan