Bogor, MNP – Keberadaan peternakan bebek menjadi buah bibir di masyarakat, hal itu berawal dari celotehan warga terdampak dari sekelompok Ibu rumah tangga, di Kp. Gg Saluyu RT 004 RW 001, Desa Neglasari, Kec Dramaga.
Mereka merasa tidak terima, karena dianggap berdiam saja oleh warga Kp. Malangsari, yang menduga warga Kp Gg Saluyu sudah menerima jatah kompensasi dari pengurus peternakan tiap kali panen.
Sementara mereka (warga Kp Gg Saluyu, red), pun belum pernah menerima apa apa dari pihak peternakan, dari awal peternakan beroperasi hingga kini yang menurut hitungan mereka itu sudah menjelang empat kali panen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga Gg Saluyu juga memperkirakan sekitar seminggu lagi akan kembali dipanen untuk yang keempat kalinya. Demikian kurang lebihnya dari semua informasi yang wartawan MNP bisa rangkum pada di Minggu Sore (22/9/2024) yang lalu.
Warga Gg Saluyu menuntut peternakan untuk memberikan kompensasi secara adil kepada mereka. Tidak hanya memberikannya pada warga di wilayah lainnya saja, yakni warga Kp. Gg Saluyu RT 004 RW 001, di wilayah Desa yang Kecamatan sama.
Hal itu diduga akibat cemburu sosial, karena merasa mengalami nasib yang sama, namun tidak mendapat perlakuan yang sama. Yakni sama-sama dirugikan aliran bau tidak sedapnya kotoran Bebek, dari peternakan Bebek yang berada dekat pemukiman mereka.
Info kembali didapatkan MNP dari Kepala Dusunnya (Dusun 1), Dadang Wahyudin dalam obrolan di sela-sela acara rapat Musrenbang tingkat Desa Neglasari.
Dadang mengakui, bahwa benar hal tersebut tengah dikeluhkan warganya, di Kp. Malangsari RT 001/001 Desa Neglasari, yakni masalah polusi udara, berupa bau tidak sedap dari aliran Air Limbah Kotoran, di peternakan Bebek di sekitar pemukiman mereka, Selasa (24/9/2024) yang lalu.
Dadang menambahkan lagi informasi sehari kemudian, melalui komunikasi pribadi berupa pesan text dan voice note WhatsAppnya ke MNP, sebagai tindak lanjut yang dilakukannya terhadap warganya, untuk konfirmasi hal terkait secara langsung pada warganya, Kamis Pagi (26/9/2024).
“Wa’alaikumsalaam, Pak. Setelah Saya konfirmasi langsung pada warga Saya, ternyata lokasinya itu masuk wilayah Gg Saluyu. Tadi malam pun Saya ngobrolin hal tersebut bersama Ketua RT 001, Pak Jaya dan Pak Asep. Mereka menjelaskan, bahwa polusi bau tersebut terasa banget dampaknya ke wilayah 001. Padahal radiusnya lebih dari 500 meter, tetapi baunya itu terasa sangat menyengat,” jelas Dadang.
“Makanya warga Kami minta kejelasan kepada pengelola peternakan, perihal bantuan kompensasi, kontribusinya itu kenapa hanya diberikan pada warga Gg Saluyu saja, sedangkan baunya warga di Malangsari pun kebagian,” ungkapnya lagi.
Berbeda dengan penjelasan Dadang diatas, warga di Gg Saluyu justru mengaku tidak pernah menerima kontribusi apa pun dari peternakan itu. Bahkan ketika ditanya MNP, tentang siapa pemilik ternak Bebek tersebut.
Mereka pun mengaku tidak tahu, karena tidak pernah kenal si pemilik nya, selain mengaku pernah dengar kabar pemiliknya itu berdomisili di daerah Ciranji (sebuah Kampung tetangga Desa Neglasari : red), yang beretnis Tionghoa (Mu’alaf).
Hal serupa disebutkan oleh salah seorang warga teman Ketua RT 004, Gg Saluyu, di Saung Penunggu Kandang ternak Domba, tak jauh dari lokasi peternakan Bebek itu, Rabu (25/9/2024).
Terpisah, dikonfirmasi MNP terkait polusi disertai reaksi warga melalui pesan WhatsApp pribadinya, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Wil 4 – DLH Kab. Bogor, Cecep, pun merespon positif.
Dirinya berjanji akan segera menangani hal tersebut bersama pihak dari DLH, yakni Bidang PHLPLB3 (Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3).
DLH akan ditindaklanjuti segera, setelah mereka terima data dokumentasi lokasi terkait, minimal bukti berupa photo dan denah lokasi terkaitnya, Selasa dan Kamis (24 dan 26 September 2024).
“Siap Kang, kemarin sudah ngobrol dengan bidang terkait, nanti penanganan langsung disikapi, minimal setelah ada dokumentasi lokasi terkait, bisa berupa photo dan denah lokasinya,” kata Cecep.
“Nanti kalau itu sudah valid informasinya, Saya sampai kan lagi ke Bidang PHLPLB3 di DLH, agar lokasi disurvey langsung,” tambahnya lagi.
Bahkan lanjut Cecep, jika mau ditindaklanjuti dumasnya itu dengan bersurat ke DLH, “itu lebih baik dan nanti bareng – bareng Kita kawal, Kang.” Jelas Cecep pada MNP.
Apapun cerita, bagaimana pun dinamikanya, terkait hal tersebut yang terpentingnya adalah, seharusnya ada hal antisipatif dilakukan secara komprehensif oleh masing – masing pihak sejak awalnya, bukan menunggu reaksinya, setelah ada hal buruk yang merugikan.
Tidak ada salahnya jika dari sebelum ternak tersebut beroperasi, adakan dulu musyawarah bersama, antara pihak peternakannya dengan warga di sekitarnya, itu cara yang baik dan pasti efektif jika mau diterapkan.
Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor itu punya fasilitas daring yang positif, yakni ONLIMO (Online Monitoring).
Itu berupa satu sistem yang bertugas untuk memantau kualitas air, dari permukaan hingga di dalam tanah, secara berkelanjutan (kontinuitas), otomatis dan daring, melalui aplikasi yang terhubung dengan server di Kementerian LHK-RI.
Aplikasi tersebut sudah terbukti memberikan dukungan penting, di dalam memperoleh data data kualitas air secara real time yang memungkinkan mendeteksi cepat, tepat dan akurat saat terjadi perubahan statusnya (perubahan status kualitas air).
Penulis : Asep Didi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan