Barito Timur, MNP – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar bacakan jawaban Pj Kepala Daerah, Indra Gunawan terkait pandangan umum fraksi pendukung dewan atas pengajuan Nota Keuangan dan Raperda APBD murni tahun anggaran 2024.
Hal itu dikatakannya melalui sidang Paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah kabupaten Barito Timur di di ruang rapat DPRD, Kamis (16/11/2023).
Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, S.Pdi bersama Wakil ketua II, anggota dewan serta pihak eksekutif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai menghadiri rapat, Panahan Moetar saat diwawancarai mengatakan bahwa pihaknya mewakili Pj Bupati Bartim telah menyampaikan jawaban terkait pandangan umum fraksi pendukung dewan.
“Jadi ini semuanya sesuai dengan prosedur, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dan pada hari ini adalah jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi pendukung dewan dan kita sudah sampaikan,” ucapnya.
Menurut Panahan pada prinsipnya semua itu dikembalikan kepada ketentuan dan aturan yang sudah dibacakan melalui penjabat Bupati.
“Jadi tetap pedoman utama kita adalah ketentuan aturan dan penyesuaian dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Dan ini nantinya akan selanjutnya kita bahas di pembahasan berikutnya,” ungkapnya.
Panahan juga menegaskan dari penyampaian pandangan umum fraksi pendukung dewan semuanya sudah ada regulasinya.
“Kalaupun misalnya pendapat dari fraksi ada yang berbeda ya kita juga tidak bisa menolak pendapat itu, tetapi kami sudah jelaskan di dalam pemandangan umum tanggapan kepala daerah terhadap Pemandangan itu sudah jelas Ketentuan dan aturannya,” tegasnya.
Sementara ditempat yang sama, Ketua DPRD Bartim Nursulistio kepada awak media menjelaskan bahwa agenda penyampaian tanggapan atau jawaban kepala daerah berkaitan dengan pandangan umum fraksi pendukung dewan atas pengajuan Raperda Barito Timur tentang APBD murni tahun anggaran 2024.
“Pada Paripurna sebelumnya masing-masing fraksi menyampaikan pendapat, pertanyaan, pandangan dan saran berkaitan dengan penyampaian nota keuangan oleh kepala daerah,” jelas Nursulistio.
Setelah menyampaikan pendapatnya tentu kepada daerah hari ini harus mengklarifikasi dan berikan tanggapan, tadi sudah didengarkan bersama-sama apa yang sudah ditanggapi oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah, lanjut Nursulistio menjelaskan.
Politisi dari partai Golkar ini juga mengingatkan bila ada hal lain nanti yang belum terjawab secara umum, secara detail bisa di bicarakan lebih rinci di dalam rapat kerja pembahasan.
“Intinya kita punya tanggung jawab menyelesaikan di bulan November, tentu saja masing-masing fraksi itu pendapatnya berbeda-beda tapi secara umum kita lihat tadi kita dengarkan dari pemerintah daerah sudah menyampaikan jawaban,” kata Nursulistio.
“Nanti untuk lebih rinci berkenaan dengan kegiatan dan juga anggarannya tentunya harus kita lihat sama-sama RKA-nya, apakah linear atau apakah sinkron antara tanggapan yang disampaikan dengan program yang ada di dalam RKA,” sambung dia.
Nursulistio juga mengungkapkan bahwa berkaitan dengan apa yang di sampaikan fraksi secara umum sudah dijawab juga oleh kepala daerah dan untuk APBD perubahan akan dilaksanakan rapat kerja bersama-sama.
Walaupun diakuinya sempat tertunda di provinsi karena belum mendapatkan nomor register namun saat ini sudah sudah dilaksanakan tinggal tunggu nanti.
“Saat ini kita berharap saja, kita berdoa mudah-mudahan APBD perubahan yang waktunya sudah mepet ini mampu dimaksimalkan dengan maksimal dengan tuntas dengan selesai. APBD perubahan itulah awal dari pengelolaan atau kebijakan Pj Bupati,” harapnya.
“Kita mensupport mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bersama-sama itu dan menungggu eksekusinya di pemerintah daerah dan mudah-mudahan apabila perubahan ini sesuai yang kita harapkan mampu dieksekusi dengan baik oleh kawan-kawan di eksekutif,” pungkas Nursulistio.
Penulis : Adi Suseno
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan