Polemik Bantuan Beras, KPM di Pekon Penanggungan Kotaagung Pusat Tolak Pemerataan 

Sabtu, 2 Maret 2024 - 09:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanggamus, MNP – Bantuan beras selama enam bulan dari pemerintah menuai kontroversi di beberapa Pekon khususnya masyarakat Kecamatan Kotaagung Pusat Kabupaten Tanggamus.

Hal itu lantaran hampir semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai tidak tepat sasaran. Akibatnya, banyak kritikan warga dan menuntut pemerataan.

Menyikapi itu, Kepala Pekon, berserta lembaga Badan Himpun Pemekonan (BHP) menempuh jalan rapat, yang di laksanakan di Aula balai Pekon Penanggung dengan tujuan mendapat solusi.

Sopian warga masyarakat Pekon Penanggungan mengaku kurang setuju jika bantuan tersebut akan diadakan pemerataan kepada masyarakat lain yang tidak terdaftar KPM.

“Saya atas nama penerima sandang pangan sangat tidak setuju yang di bahas oleh ketua BHP. Meskipun nantinya mereka mendapat bagian sekilo atau dua kilo,” ucap Sopian, Sabtu (02/03/2024).

Dengan dalih Ketua BHP pemerataan bantuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, menurut Sopian itu menyalahi aturan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

“Karena mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sandang pangan itu telah mendapatkan bantuan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH),” tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Himpun Pemekonan (BHP) saat di wawancarai awak media memberikan penjelasan tujuan dari musyawarah yang diadakan kali ini.

“Ini atas usulan warga beserta inisiatif kami sabagai BHP, agar bantuan sandang pangan berupa beras selama 6 Bulan ini dibagikan secara merata,” ungkap Ketua BHP yang tidak disebutkan namanya ini.

Pasalnya lanjut dia, banyak KPM yang tidak tepat sasaran, sehingga menuai kontroversi bagi warga yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima sandang pangan

“Entah dari mana pemerintah pusat mendapatkan data data tersebut,” cetusnya.

Meskipun hasil musyawarah yang ditempuh tidak sesuai dengan harapan karena para penerima bantuan sandang pangan yang hadir tidak setuju jika dibagikan secara merata.

“Ya, itu juga hak meraka, kita hanya berupaya mencari jalan yang terbaik,” ungkapnya.

Pihaknya berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah agar sekiranya bisa turun langsung ke lapangan melihat kondisinya.

“Jangan asal saja duduk di kursi, jadi biar lebih paham langsung kroscek ke lapangan, mana yang layak maupun yang tidak layak, karena yang akan bertanggung jawab yaitu pemerintah pekon dan BHP,” katanya.

Dia menyebut, kadang kadang perubahan ekonomi bisa saja berubah sewaktu waktu, tadinya faktor ekonominya tidak mampu sekarang ada perubahan.

“Itu sajalah harapan kami selaku lembaga Badan Himpun Pemekonan agar sekiranya bisa di respon pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Sabil MD selaku Kepala Pekon Penanggungan menuturkan, hasil musyawarah yaitu bagi para KPM, itu adalah hak mereka yang tidak bisa dikurangi, meskipun harapan yang sebagian tidak dapat itu diminta dibagi rata.

“Jadi kesimpulannya saya selaku kepala Pekon memutuskan agar tetap berpaku pada aturan yang sudah di tentukan dan akan tetap dibagikan kepada KPM yang berhak atas nama si penerima tersebut,” bebernya.

Atas nama Pemerintah Pekon Penanggungan, Sabil meminta apabila dikemudian hari nanti pagu beras bulog ditambah.

“Karena bagi yang berhak menerima bantuan sandang pangan ini masih banyak warga yang perlu dibantu. Itu harapan kami supaya keadilan itu ada,” tutup Sabil.

Facebook Comments Box

Penulis : Mirhan Samsi

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Mitos Dibalik Keindahan Pantai Batu Karas, Konon Ada Raja Kebingungan
Yuk Mondok sambil Sekolah, Pontren Daarussa’adah Puspahiang Buka Pendaftaran Santri/Santriwati
Wedding Riezna Organizer Poles Momen Pernikahan Nisa dan Indri Jadi Meriah 
Pemdes Tampa Lanjutkan Program Pembangunan Gang Paring Manis RT 02
Ramaikan Pilkada, Pengusaha Muda Desa Suban ini Kandidat Balon Wabup Tanjabbar 
Pemilik Rumah Terendam Banjir Terima Bantuan Dinsos Kota Tasikmalaya
Kemenkeu Apresiasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sumedang
Pererat Silaturahmi, Koridor KDMI Ciamis Gelar Silaturahmi Pasca Lebaran

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 12:11 WIB

Mitos Dibalik Keindahan Pantai Batu Karas, Konon Ada Raja Kebingungan

Rabu, 17 April 2024 - 20:36 WIB

Yuk Mondok sambil Sekolah, Pontren Daarussa’adah Puspahiang Buka Pendaftaran Santri/Santriwati

Rabu, 17 April 2024 - 16:21 WIB

Wedding Riezna Organizer Poles Momen Pernikahan Nisa dan Indri Jadi Meriah 

Rabu, 17 April 2024 - 15:33 WIB

Pemdes Tampa Lanjutkan Program Pembangunan Gang Paring Manis RT 02

Rabu, 17 April 2024 - 15:22 WIB

Ramaikan Pilkada, Pengusaha Muda Desa Suban ini Kandidat Balon Wabup Tanjabbar 

Rabu, 17 April 2024 - 12:01 WIB

Kemenkeu Apresiasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sumedang

Rabu, 17 April 2024 - 11:52 WIB

Pererat Silaturahmi, Koridor KDMI Ciamis Gelar Silaturahmi Pasca Lebaran

Selasa, 16 April 2024 - 20:29 WIB

Ikuti Sidang Promosi di Unpas, Ivan Dicksan Resmi Bergelar Doktor

Berita Terbaru

Pesona Pantai Batu Karas, salah satu destinasi wisata Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. (Photo Istimewa).

Berita terbaru

Mitos Dibalik Keindahan Pantai Batu Karas, Konon Ada Raja Kebingungan

Kamis, 18 Apr 2024 - 12:11 WIB

Berita terbaru

Pemdes Tampa Lanjutkan Program Pembangunan Gang Paring Manis RT 02

Rabu, 17 Apr 2024 - 15:33 WIB