Penanganan Kasus secara RJ, Tiga Kali Sidang Ditunda, Humas PN Kota Tasik Akui Melebihi Batas 

Sabtu, 22 Juli 2023 - 09:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP : Pemberitaan terkait dengan Restoratif Justice (RJ) perkara kasus pidana yang melibatkan Pelapor insial W dan terlapor (terdakwa) inisial (D) menjadi pusat kajian mahasiswa Fakultas Hukum INUTAS Kota Tasikmalaya.

Terdakwa sendiri dijerat dengan pasal 167 KUHP yang di gelar di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada beberapa waktu kemarin.

Proses persidangan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sendiri harus mengalami penundaan kembali pada hari Kamis (20/07/2023) dengan alasan tuntutan dari Kejagung belum keluar.

Adapun, sebagai bukti dalam persidangan JPU menyerahkan sekaligus memperlihatkan surat tuntutan yang dilayangkan ke Kejaksaan Agung terganggal 27 Juni 2023.

Terjadinya penundaan sidang hingga tiga kali ini dianggap melebihi target yang sudah ditetapkan Majelis Hakim dan itu pertama kali terjadi di Proses Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya Abdul Gafur Bumin, S.H saat di temui oleh awak media pasca sidang Penundaan dilaksanakan.

“Kasus seperti ini baru pertama kalinya terjadi penundaan sidang sampai tiga kali, biasanya hanya sekali atau paling lama dua kali penundaan sidang,” kata Abdul Gafur, Kamis (20/07/2023).

Maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, untuk melaksanakannya sesuai SOP.

Abdul Gafur menjelaskan, secara court calender biasanya penundaan sidang hanya sekali atau dua kali saja, namun di sini ada hak dari JPU untuk mengajukan seperti penundaan sidang tersebut.

“Yang terpenting alurnya harus tetap berjalan sesuai prosedur urutannya. Jika melihat dari court calender, penundaan sidang ketiga kali itu memang sudah melebihi target yang sudah di tetapkan oleh Majelis,” jelas Abdul Gafur.

Saat di Konfrmsi ke pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Kasi Pidum Ahmad Fuadi, S.H.,M.H mengatakan terkait RJ yang dikeluarkan untuk kasus saudara D bertujuan untuk mengamankan dulu korban, karena aturan kejaksaan dengan Kepolisian berbeda.

Pasalnya terang Ahmad Fuadi, perdamaian lewat Kepolisian sulit di capai disebabkan adanya organisasi, orang jompo yang ikut tinggal di tempat tersebut. Makanya dari Kepolisian diarahkan ke Kejaksaan untuk menindak lanjuti serta memediasi, maka terjadilah RJ.

“Itupun setelah P21 masuk ke tahap dua dan kita RJ kan kembali dan di hadiri oleh kedua belah pihak serta tokoh masyarakat, tokoh Agama, kedua belah pihak di Rumah RJ yang beralamatkan sebelah Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya,” tutur Fuadi, Jumat (21/07/2023).

Fuadi juga menjelaskan, bahwa RJ diperuntukan bagi mereka yang terkena ancaman pidana di bawah 5 tahun, kerugian di bawah 2,5 juta, dan serta bagi mereka yang belum pernah dihukum.

“Harus ada perjanjian perdamaian untuk kasus dengan terdakwa inisial (D) itu memasuki kriteria untuk di laksanakan nya RJ,” paparnya.

Disinggung lamanya proses dilayangkannya surat RJ ke Kejaksaan Agung Fuadi menyebut, proses RJ harus di depan Jaksa Agung dan setelah beres maka laporan ke Kejaksaan Tinggi dan ada SOP di Kejaksaan itu selama 14 belas hari kerja.

“Setelah masuk pada tahap kedua, kami diberi waktu 14 hari oleh Kejagung agar surat masuk, setelah surat RJ masuk ke Kejagung maka jawaban di tolak atau tidaknya berarti di luar 14 hari tersebut, itupun melalui zoom se Indonesia. Ternyata jawaban dari Kejagung menolak RJ tersebut,” kata Fuadi.

Disaat di pertanyakan terkait SOP 14 hari kerja tersebut sedangkan dalam PERJA No 15 tahun 2020 pasal 12 ayat 3 dan 4 : (3) Permintaan persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.

(4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

“Setelah tahap dua sudah dinyatakan kita langsung mengirim ke Kejagung, karena dampaknya kadang kadang kadang kalau kita mendamaikan ini, kadang kita terhambat pada kedua belah pihak, alotnya di situ yang didamaikan karena masing masing pihak memiliki power tersendiri,” pungkas Fuadi.

Sementara, keterlambatan ini yaitu waktu 14 hari, Fuadi pun mengaku tidak mau menunggu nunggu, kalau keterlamnatan ini di Kejari itu tidak mungkin.

“Saya juga udah tahu ini jangan sampai 14 hari, saya tidak mau menuduh ini di Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Tinggi, intinya ada keterlambatan,” tegasnya.

Fuadi menambahkan, untuk penundaan persidangan pembacaan tuntutan ketiga kalinya diakuinya hal tersebut baru pertama kali terjadi.

“Ya, pertama kali dan untuk tuntutan perkara inisial (D) ini tuntutannya di keluarin Kejaksaan Agung, khusus yang damai damai itu dari Kejaksaan Agung,” pungkas Fuadi. (Lex)

Loading

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Peserta Pasanggiri Jemparingan Donorkan Darah ke Permatadora 
Pasanggiri Jemparingan Sukses Digelar, Kolaborasi Perpatri dengan Kormi
Dalam Ngobrass Asik, Kadis Kominfo Kota Tasik: KIM akan Difasilitasi Wi-Fi Gratis 
Perlu Pemutakhiran Data Pajak, Bapenda Kota Tasikmalaya Butuh Dukungan Anggaran 
Pelepasan dan Akhirussanah TKIT Ibadurrahman, Sekretaris Yayasan Jelaskan Tujuan Pendidikan Nasional
Tabuhan Gamelan Iringi Pelepasan Murid Kelas VI Madrasah At-Tarbiyah 
Pj Bupati Bartim Cup I Tahun 2024 Akan Segera Dilaksanakan, Berikut Kesiapannya
Dikeluhkan Warga Desa Dorong, Wakil Menteri KLHK Perintahkan Cek Aktivitas PT SLS

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 00:19 WIB

Peserta Pasanggiri Jemparingan Donorkan Darah ke Permatadora 

Minggu, 23 Juni 2024 - 22:47 WIB

Pasanggiri Jemparingan Sukses Digelar, Kolaborasi Perpatri dengan Kormi

Minggu, 23 Juni 2024 - 21:37 WIB

Dalam Ngobrass Asik, Kadis Kominfo Kota Tasik: KIM akan Difasilitasi Wi-Fi Gratis 

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:53 WIB

Perlu Pemutakhiran Data Pajak, Bapenda Kota Tasikmalaya Butuh Dukungan Anggaran 

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:27 WIB

Pelepasan dan Akhirussanah TKIT Ibadurrahman, Sekretaris Yayasan Jelaskan Tujuan Pendidikan Nasional

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:12 WIB

Pj Bupati Bartim Cup I Tahun 2024 Akan Segera Dilaksanakan, Berikut Kesiapannya

Jumat, 21 Juni 2024 - 21:51 WIB

Dikeluhkan Warga Desa Dorong, Wakil Menteri KLHK Perintahkan Cek Aktivitas PT SLS

Jumat, 21 Juni 2024 - 19:42 WIB

RSJD Provinsi Lampung Raih Juara II Stand Inspiratif

Berita Terbaru

Berita terbaru

Peserta Pasanggiri Jemparingan Donorkan Darah ke Permatadora 

Senin, 24 Jun 2024 - 00:19 WIB

Berita terbaru

Pasanggiri Jemparingan Sukses Digelar, Kolaborasi Perpatri dengan Kormi

Minggu, 23 Jun 2024 - 22:47 WIB