TASIKMALAYA, MNP – Gonjang-ganjing di tubuh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Kota Tasikmalaya kian memanas.
H. Imih Misbahul Munir, yang sebelumnya dikabarkan telah berlapang dada menerima pencopotan dirinya sebagai Ketua Kormi, akhirnya buka suara dan meluruskan berbagai fakta di balik kisruh kepengurusan tersebut.
Sebelumnya, Musyawarah Kota Luar Biasa (Musorkotlub) Kormi Kota Tasikmalaya masa bakti 2024–2028 yang digelar di Gedung Creative Center (GCC) pada Selasa (17/11/2026) diwarnai aksi walkout dan pengunduran diri massal oleh sejumlah pengurus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini sekaligus menandai adanya ketegangan mendalam terkait mekanisme suksesi kepemimpinan organisasi.
H. Imih dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya pernah mangkir dari panggilan pemeriksaan atau undangan klarifikasi ke Bandung sebelum dinonaktifkan secara sepihak oleh Kormi Jawa Barat.
Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja dihembuskan sebagai pembenaran untuk menyingkirkannya dari kursi ketua.
“Saya sengaja difitnah untuk mengambil alih jabatan ketua Kormi. Bohong eta, kapan saya diundang beberapa kali ke Bandung?” ujar H. Imih dengan nada geram.
Ia pun melontarkan kritik tajam dengan menduga bahwa pencopotan dirinya sarat akan kepentingan politik praktis menjelang tahun 2029, mirip dengan polemik yang kerap terjadi di tubuh Kadin (Kamar Dagang dan Industri).
“Sepertinya Kormi ini juga ‘di-Kadin-kan’. Buktinya Wali Kota langsung turun tangan mendukung Musorkotlub,” imbuhnya.
Terkait isu “mosi tidak percaya” yang dilayangkan sejumlah Induk Organisasi Olahraga (INORGA), H. Imih menduga dokumen tersebut hanya akal-akalan belaka. Pasalnya, hingga kini ia tidak pernah diperlihatkan bentuk fisik surat mosi tersebut.
Sejumlah pengurus INORGA bahkan mengaku kepada pihaknya bahwa mereka merasa dikelabui untuk menandatangani kertas tanpa penjelasan isi yang transparan.
Adapun alasan tidak kondusifnya organisasi yang kerap dialamatkan kepadanya, menurut H. Imih, justru bersumber dari tindakan Sekretaris Umum, Rochimat, yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial hingga memicu ketersinggungan pengurus lain.
Upaya islah yang sempat dirapatkan sebelumnya pun kandas lantaran yang bersangkutan kembali mengulangi tindakan serupa. Seluruh pembelaan dan poin sanggahan tersebut, lanjut H. Imih, telah dituangkan secara resmi dalam surat jawaban ke Kormi Provinsi Jawa Barat.
Di sisi lain, gelombang pengunduran diri yang mewarnai Musorkotlub dipicu oleh ketidakpuasan terhadap prosedur pemberhentian yang dinilai menabrak etika organisasi.
Yogi Hudaya, perwakilan pengurus yang memilih mundur, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal tidak mempermasalahkan regenerasi atau pergantian ketua. Terlebih, H. Imih sejatinya telah menunjukkan sikap ksatria dengan bersedia mundur secara baik-baik.
Namun, yang menjadi ganjalan besar bagi para pengurus adalah perubahan mekanisme dari pengunduran diri sukarela menjadi pencopotan lewat Surat Keputusan (SK) Kormi Provinsi Jabar, yang dinilai mengabaikan musyawarah dan keterbukaan.
“Kami tidak pernah melihat bentuk dan isi surat mosi tidak percaya tersebut. Kami setuju dengan rencana pergantian ketua dan beliau pun siap mengundurkan diri secara ksatria. Tetapi yang terjadi justru Ketua Kormi Kota Tasikmalaya diberhentikan melalui surat keputusan Kormi Provinsi Jawa Barat. Hal itulah yang menjadi ganjalan,” beber Yogi.
Ia menekankan bahwa roda organisasi seharusnya berjalan di atas landasan komunikasi yang sehat, koordinasi intensif, pembagian tugas yang jelas, serta rasa saling menghargai antarpengurus.
Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kormi Kota Tasikmalaya, Ali Hijaz Farabi DY, menepis anggapan bahwa langkah Kormi Jabar merupakan tindakan sepihak yang mendadak.
Menurutnya, proses menuju Musorkotlub telah melalui kajian dan evaluasi panjang sejak akhir tahun 2025 hingga awal 2026.
Ali mengklaim bahwa usulan pergantian kepemimpinan tersebut telah mengantongi dukungan resmi dari lebih tiga perempat pengurus INORGA, yang dibuktikan dengan lampiran tanda tangan dan cap basah.
“Kormi Jawa Barat tidak tiba-tiba menonaktifkan ketua Kormi kota. Ada dasar dan evaluasi sebelumnya. Bahkan, beberapa kali yang bersangkutan diundang, tetapi tidak hadir,” tandas Ali.
Kini, jalannya roda organisasi Kormi Kota Tasikmalaya pasca-Musorkotlub masih menyisakan pekerjaan rumah besar untuk merajut kembali soliditas di tengah sorotan tajam publik dan kalangan pegiat olahraga masyarakat.
![]()
Penulis : Red









Tinggalkan Balasan