Tak Cukup PUTR dan DLH, Dinas ESDM Diminta Periksa Sumur Bor WC Umum Komersil Pasar Cikurubuk

Selasa, 17 November 2026 - 20:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Legalitas Penggunaan Air Tanah Dipertanyakan, Pemeriksaan Jangan Berhenti pada Surat Imbauan

TASIKMALAYA, MNP – Polemik keberadaan sejumlah usaha WC umum berbayar alias komersil di kawasan Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, kembali memasuki babak baru.

Setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melakukan pemeriksaan serta melayangkan surat imbauan terkait persyaratan bangunan, kini sorotan mengarah pada aspek lain yang dinilai tidak kalah penting, yakni legalitas pemanfaatan air tanah melalui sumur bor.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat melalui instansi teknis yang membidangi pengelolaan air tanah di wilayah Tasikmalaya agar segera turun langsung ke lapangan.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Aktivitas usaha WC umum yang menggunakan air secara terus-menerus harus dipastikan memiliki sumber air yang jelas, termasuk legalitas pengambilan air tanah apabila menggunakan sumur bor untuk kepentingan komersial.

Dengan adanya seumur Bor yang menjadi fasilitas air perlu di tanyakan dan perlu di tinjau langsung oleh pihak Dinas Esdm karena pemeriksaan pemerintah tidak boleh hanya berkutat pada persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Menurutnya, sumber air yang digunakan dalam aktivitas usaha juga harus menjadi objek pemeriksaan serius. Jangan sampai aktivitas pengambilan air tanah berlangsung tanpa kejelasan izin, pengukuran volume pemanfaatan, maupun pemenuhan kewajiban teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Sumur bor harus ESDM melakukan pemeriksaan faktual terhadap seluruh lokasi WC umum yang diduga menggunakan sumur bor di kawasan Pasar Induk Cikurubuk.

Pemeriksaan tersebut setidaknya harus mencakup asal sumber air, keberadaan sumur bor, kedalaman sumur, kapasitas pompa, volume pengambilan air tanah, keberadaan alat ukur atau meter air, serta dokumen perizinan yang dimiliki masing-masing pengelola.

Apabila ditemukan penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha, ESDM harus memastikan apakah pemanfaatannya telah memenuhi persyaratan Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini penting karena penggunaan air tanah bukan sekadar persoalan kebutuhan operasional usaha. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali berpotensi berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan sekitar.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa dinas terkait kembali melakukan inspeksi mendadak terhadap dua lokasi usaha WC umum untuk dilakukan pengkajian ulang.

Sementara itu, terhadap dua lokasi yang sebelumnya telah diperiksa dan sejak awal sudah dilayangkan surat imbauan, hingga kini disebut belum menunjukkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan tindak lanjut administratif yang telah ditempuh pemerintah.

Sebab, surat imbauan tidak boleh menjadi akhir dari proses pengawasan. Ketika kewajiban yang diminta belum dipenuhi, pemerintah harus melakukan evaluasi dan menentukan langkah berikutnya berdasarkan ketentuan hukum.

Jangan sampai pemeriksaan berulang hanya menghasilkan catatan administratif, sementara aktivitas usaha tetap berjalan tanpa kejelasan pemenuhan persyaratan.

Persoalan penggunaan air tanah ini memiliki landasan regulasi yang jelas sesuai dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2026 Harus Menjadi Acuan, tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme perizinan penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha maupun bukan usaha, termasuk persyaratan teknis pengeboran, pemasangan alat ukur, pembangunan sumur resapan, pemantauan, hingga kewajiban pelaporan.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, pemeriksaan ESDM menjadi penting untuk memastikan apakah pemanfaatan air tanah pada masing-masing lokasi telah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Jangan Ada Pembiaran, Pemeriksaan Harus Terpadu

GAPURA menegaskan bahwa persoalan WC umum di Pasar Induk Cikurubuk tidak boleh disederhanakan hanya sebagai persoalan administrasi bangunan.

Ada sejumlah aspek yang harus diperiksa secara bersamaan, mulai dari legalitas pemanfaatan bangunan oleh PUTR, pengelolaan limbah domestik oleh DLH, legalitas penggunaan air tanah oleh ESDM, hingga kesesuaian kegiatan usaha dan status pemanfaatan aset atau ruang pasar oleh instansi terkait.

Jika ditemukan pelanggaran, setiap instansi harus menjalankan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam hal ini hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah seluruh pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya atau masih terdapat persoalan yang harus diselesaikan.

Persoalannya bukan menghambat masyarakat mencari nafkah atau mematikan usaha yang menyediakan fasilitas sanitasi bagi pengunjung pasar.

Namun, aktivitas ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan, terlebih ketika berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, bangunan gedung, dan pemanfaatan sumber daya air.

Kini, pekerjaan rumah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan lagi sebatas melakukan sidak, melainkan memastikan setiap hasil pemeriksaan memiliki tindak lanjut yang terukur.

Jangan sampai pemerintah terlihat aktif melakukan inspeksi, tetapi tidak mampu menghadirkan kepastian hukum di lapangan.

Jika memang sudah sesuai aturan, buktikan dengan dokumen dan hasil pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan sesuai kewenangan.

Sebab, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Aturan harus berlaku sama bagi seluruh pelaku usaha, tanpa melihat siapa pemiliknya maupun seberapa besar aktivitas bisnis yang dijalankan.

Publik kini menunggu keberanian ESDM turun langsung ke Pasar Cikurubuk. Jangan hanya memeriksa berkas di atas meja, tetapi pastikan kondisi sumur bor, legalitas pengambilan air tanah, dan kewajiban teknisnya benar-benar diperiksa di lapangan.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Siswa SMPN 1 Petarukan Bersinar di POPDA Pemalang 2026, Surya Ibnu Junaedi Raih Juara 2 Lempar Cakram
Jeruji Tak Halangi Pendidikan, Rutan Jakarta Pusat Fasilitasi Warga Binaan Kejar Paket A hingga C
Bukan Aroma Ayam Goreng! Warga Banyumudal Geram, Truk Pengangkut Tembelek Dicegat
Penyaluran Banpang di Kelurahan Sukamaju Kidul Berjalan Lancar, 1.440 KPM Terdata
Perkuat Sinergitas Kamtibmas, Kapolres Bogor Kunjungi Mako Resimen I Pasukan Pelopor Kedunghalang
PUTR Kembali Sidak Dua Lokasi WC Umum di Pasar Cikurubuk, Perizinan Tak Kunjung Tuntas: SP 1 Segera Dilayangkan!
Disdik Genjot Pembinaan, 14 Siswa Terbaik Kota Tasikmalaya Siap Berlaga di FTBI Jabar
Primaya Hospital Group Kembali Raih Indonesia’s Best Managed Companies 2026 dari Deloitte

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:10 WIB

Tak Cukup PUTR dan DLH, Dinas ESDM Diminta Periksa Sumur Bor WC Umum Komersil Pasar Cikurubuk

Selasa, 17 November 2026 - 18:59 WIB

Siswa SMPN 1 Petarukan Bersinar di POPDA Pemalang 2026, Surya Ibnu Junaedi Raih Juara 2 Lempar Cakram

Selasa, 17 November 2026 - 18:51 WIB

Jeruji Tak Halangi Pendidikan, Rutan Jakarta Pusat Fasilitasi Warga Binaan Kejar Paket A hingga C

Selasa, 17 November 2026 - 18:42 WIB

Bukan Aroma Ayam Goreng! Warga Banyumudal Geram, Truk Pengangkut Tembelek Dicegat

Selasa, 17 November 2026 - 18:33 WIB

Penyaluran Banpang di Kelurahan Sukamaju Kidul Berjalan Lancar, 1.440 KPM Terdata

Berita Terbaru