Mengadu ke Senayan, PPPK Paruh Waktu Teknis Garut Tuntut Status Penuh Waktu Mulai 2027 

GARUT, MNP – Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) tenaga teknis kini menjadi sorotan.

Pasalnya, di tengah mencuatnya harapan peralihan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027, tenaga teknis justru mengaku belum mendapatkan kepastian yang sama seperti profesi guru dan tenaga kesehatan.jumat13/11/2026.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya siaran pers Pimpinan DPR RI bersama jajaran menteri dan pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 6 November 2026.

Dalam keterangan tersebut disampaikan bahwa pemerintah akan menyelesaikan rekrutmen peralihan status ASN PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027.

Namun, harapan tersebut kembali menimbulkan tanda tanya setelah Forum Persatuan PPPK Teknis Kabupaten Garut bersama APTI Nasional melakukan audiensi ke Gedung DPR/MPR RI pada 10 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi diterima oleh perwakilan Pimpinan DPR RI, di antaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, S.PWK.

Berdasarkan hasil audiensi, disampaikan bahwa proses peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, khususnya tenaga teknis, masih dalam pembahasan dan belum mencapai keputusan final. Hal tersebut lantaran pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian status profesi guru dan tenaga medis.

Kondisi ini membuat jajaran pengurus Persatuan PPPK Teknis Kabupaten Garut merasa dianaktirikan. Mereka menilai tenaga teknis juga memiliki kontribusi besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bahkan, tidak sedikit tenaga teknis yang telah mengabdi sebagai honorer selama 10 hingga 20 tahun lebih. Sebagian di antaranya kini telah mendekati bahkan memasuki batas usia pensiun (BUP), sementara selama ini mereka menjadi bagian penting dalam berbagai sektor pekerjaan pemerintahan.

Salah satu delegasi Persatuan PPPK Teknis Kabupaten Garut, Rifki Muhamad Ripandi, S.H., berharap pemerintah dapat bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap PPPK Paruh Waktu tenaga teknis.

Menurutnya, masa pengabdian tenaga teknis juga harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan peralihan status kepegawaian. Pihaknya berharap pemerintah bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap PPPK Paruh Waktu tenaga teknis.

“Kami juga telah lama mengabdi, bahkan banyak yang masa kerjanya mencapai belasan hingga puluhan tahun. Jangan sampai tenaga teknis terus menjadi pihak yang terabaikan,” demikian harapan yang disampaikan dalam perjuangan aspirasi tersebut.

Dalam audiensi itu, delegasi menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni PPPK Paruh Waktu tenaga teknis dapat beralih menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027.

Tak hanya itu, tuntutan lainnya yaitu PPPK tenaga teknis memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS dan Gaji pokok PPPK Penuh Waktu ditanggung melalui APBN.

Persatuan PPPK Teknis Kabupaten Garut berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga seluruh tenaga PPPK mendapatkan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang profesi.

Selain memperjuangkan aspirasi melalui DPR RI dan kementerian terkait, jajaran pengurus Persatuan PPPK Teknis Kabupaten Garut juga berencana melakukan konsolidasi serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Bupati Garut, agar memberikan perhatian penuh terhadap nasib PPPK tenaga teknis.

Mereka berharap tahun 2027 benar-benar menjadi momentum perubahan dan angin segar bagi seluruh PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga teknis, untuk memperoleh kepastian status serta kesejahteraan yang lebih baik.

“Semua bekerja, semua mengabdi, semua sejahtera.” Kalimat tersebut menjadi semangat perjuangan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap kontribusi tenaga teknis yang selama ini turut menopang jalannya roda pemerintahan.

Kini, harapan besar berada di tangan pemerintah. Keadilan bagi seluruh ASN, termasuk PPPK tenaga teknis, diharapkan bukan sekadar janji, melainkan kebijakan nyata yang dapat dirasakan oleh mereka yang telah lama mengabdi.

Penulis : DHS

Editor : Redi Setiawan