TASIKMALAYA, MNP – Peringatan Hari Santri Nasional yang semestinya menjadi momentum penghormatan terhadap perjuangan ulama dan santri justru menuai sorotan dari Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Tasikmalaya.
Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut mempersoalkan tidak adanya undangan kepada GP Ansor dalam kegiatan peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Bendahara GP Ansor, Habib Qosim Nurwahab, menyampaikan kritik tegas terhadap kondisi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baginya, Hari Santri bukan sekadar agenda seremonial pemerintah, melainkan momentum bersejarah untuk menghormati kontribusi ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan serta menjaga keutuhan bangsa.
“Kami ini santri KH. Hasyim Asy’ari, bukan santri Pemkot Tasik. Jangan sampai peringatan Hari Santri justru membuat organisasi dan kalangan santri yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan keumatan merasa diabaikan,” tegas Habib.
Pernyataan itu menjadi kritik terbuka terhadap penyelenggaraan peringatan Hari Santri di Kota Tasikmalaya.
Persoalannya bukan semata-mata soal undangan, melainkan bagaimana semangat penghormatan terhadap sejarah santri diterjemahkan dalam praktik penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
Bagi GP Ansor, Hari Santri memiliki akar sejarah dan nilai perjuangan yang tidak dapat dipersempit menjadi agenda protokoler pemerintah.
Sosok Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan ulama dan santri di Indonesia.
Semangat tersebut antara lain tercermin dalam Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Karena itu, menurut Habib, peringatan Hari Santri semestinya menjadi ruang kebersamaan bagi pesantren, organisasi keagamaan, komunitas santri, dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kontribusi dalam kehidupan kebangsaan.
Momentum tersebut seharusnya memperkuat persaudaraan, bukan memunculkan kesan adanya kelompok yang lebih diperhatikan dibandingkan elemen lainnya.
Hari Santri memang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi nilai sejarah dan perjuangannya jauh lebih besar daripada kepentingan sebuah institusi.
Kritik GP Ansor ini sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kegiatan tidak cukup diukur dari terlaksananya upacara atau meriahnya seremoni.
Cara penyelenggara membangun komunikasi dan merangkul elemen masyarakat juga menjadi bagian penting yang patut dievaluasi.
Habib berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang lebih inklusif dan mampu merepresentasikan keberagaman komunitas santri.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mekanisme komunikasi dan penyusunan daftar undangan dilakukan secara cermat, transparan, serta mempertimbangkan relevansi organisasi dan elemen masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan.
Apabila tidak dilibatkannya GP Ansor terjadi karena persoalan teknis atau administratif, penjelasan terbuka dapat mencegah berkembangnya kesalahpahaman.
Namun, apabila terdapat pertimbangan tertentu dalam penyusunan daftar undangan, publik juga berhak memperoleh penjelasan yang proporsional.
Hingga keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini disampaikan, alasan dari pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai tidak diundangnya GP Ansor belum tercantum.
Karena itu, klarifikasi dari pihak penyelenggara tetap diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh dan berimbang.
Dalam pesannya, Habib juga menyampaikan harapan agar peringatan Hari Santri tahun berikutnya melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, termasuk organisasi yang selama ini berkontribusi dalam perjuangan keagamaan dan kebangsaan.
“Selamat Hari Santri Nasional. Semoga undangan tahun depan lebih luas lagi, bukan hanya bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan, tetapi juga untuk mereka yang dekat dengan perjuangan. Sebab, sejarah santri tidak ditulis berdasarkan daftar tamu undangan,” demikian pesan yang disampaikan Habib.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa pelibatan organisasi tidak semestinya dipandang sebatas urusan administratif.
Dalam kegiatan yang membawa nama Hari Santri, keterbukaan dan penghormatan terhadap beragam unsur masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga makna peringatan itu sendiri.
Meski demikian, kritik tersebut perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dan klarifikasi agar tidak berhenti sebagai polemik antara organisasi dan pemerintah daerah.
“Jangan sampai Hari Santri hanya menjadi kegiatan seremonial. Semangatnya harus mencerminkan penghormatan kepada para ulama, pesantren, dan seluruh santri yang selama ini ikut menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
Polemik ini seharusnya menjadi ruang evaluasi bersama. GP Ansor telah menyampaikan keberatannya, sementara Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki ruang untuk menjelaskan mekanisme penyelenggaraan kegiatan dan alasan terkait daftar undangan.
Publik tidak membutuhkan polemik yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, komunikasi yang sehat, dan komitmen untuk memastikan bahwa peringatan Hari Santri benar-benar membawa pesan persatuan.
Sebab, ukuran keberhasilan peringatan Hari Santri bukan hanya siapa yang berdiri di panggung kehormatan atau siapa yang tercatat dalam daftar undangan, melainkan sejauh mana semangat perjuangan ulama dan santri dihormati serta diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan