PEMALANG, MNP – Kasus dugaan kekerasan terhadap siswa SDN 01 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, yang sebelumnya menyita perhatian publik, kini mendapat sorotan serius dari berbagai pihak di tingkat nasional.
KPAI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Ma’arif Institute, hingga anggota DPR RI turun langsung ke sekolah untuk mencari fakta sekaligus memulihkan kondisi guru dan lingkungan belajar.
Dialog dan pemulihan mental guru tersebut berlangsung Rabu (7/10), Kegiatan digelar di ruang kantor dan sejumlah kelas SDN 01 Kebondalem dan diikuti sekitar 45 peserta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pejabat hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurniawan, Irjen Kemendikdasmen Darmasta, perwakilan Direktorat SD Minhajul Abidin, Deny dari Ma’arif Institute, Komisioner KPAI Dr Diyah Puspitarini, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Ismun, serta jajaran Dinas Sosial, kepolisian, kepala sekolah dan para guru.
Ahmad Doli Kurniawan menegaskan dirinya memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
Ia mengaku telah berada di Pemalang selama dua hari dan bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk keluarga korban.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama terhadap sistem pendidikan, bukan sekadar mencari siapa yang harus disalahkan.
“Semua harus mempunyai kesadaran dengan kejadian ini sebagai musibah dan kita harus mengevaluasi sistem pendidikan,” tegasnya.
Ia menilai persoalan pendidikan tidak cukup hanya mengejar kecerdasan akademik. Pendidikan, kata dia, juga harus membangun akhlak dan kepribadian anak.
Doli juga menyoroti kapasitas siswa SDN 01 Kebondalem yang mencapai 572 siswa, sementara dukungan tenaga pengajar dan tenaga ahli, termasuk psikolog, dinilai belum memadai.
“Tidak cukup membuat anak cerdas, tetapi kita harus membangun akhlak dan kepribadian,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil hikmah dari kasus tersebut dan memastikan persoalan yang terjadi dapat diungkap secara terang-benderang.
Sementara itu, Komisioner KPAI Dr Diyah Puspitarini menegaskan posisi KPAI adalah memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
Menurutnya, kedua pihak tetap membutuhkan perlindungan karena sama-sama merupakan anak.
Diyah juga menegaskan KPAI tidak pernah membawa pers dalam menjalankan tugasnya serta tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk menangkap anak yang diduga terlibat dalam kasus bullying.
Ia mengingatkan bahwa anak-anak yang bersangkutan masih berusia di bawah 12 tahun sehingga penanganannya harus memperhatikan prinsip perlindungan anak.
“Tidak ada sekolah yang tanpa masalah. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Irjen Kemendikdasmen Darmasta mengatakan pihaknya datang ke SDN 01 Kebondalem atas penugasan pimpinan untuk mencari data dan fakta langsung di lapangan.
Ia mengakui kasus yang telah viral tersebut membawa dampak luas sehingga diperlukan langkah penyelesaian yang terukur.
Pihaknya juga akan menggali berbagai informasi terkait regulasi dan tata kelola sekolah untuk menemukan solusi sekaligus meredam situasi.
Sementara itu, Minhajul Abidin dari Direktorat SD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa kepada keluarga korban.
Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas guru serta melakukan pemulihan internal agar kegiatan belajar mengajar kembali normal.
“Guru tidak mengajarkan karakter anak yang tidak baik. Kita harus saling men-support sesama guru,” ujarnya.
Hasil evaluasi juga melahirkan sejumlah langkah pembenahan di SDN 01 Kebondalem. Di antaranya perbaikan CCTV, rolling siswa di kelas, serta pembentukan piket guru selama jam istirahat.
Kegiatan belajar mengajar juga disarankan kembali dilaksanakan mulai Kamis/Jumat, 8 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan wali murid dan kondisi sekolah.
Kemendikdasmen bersama Ma’arif Institute mendorong perubahan regulasi internal sekolah, pemulihan kepercayaan publik melalui komunikasi dengan komite sekolah, pemulihan mental siswa, serta pemberian dukungan terhadap para guru.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Ismun menyampaikan bahwa pihaknya berharap kejadian tersebut tidak menjadi beban berkepanjangan bagi para guru.
Ia meminta guru tetap memberikan pelayanan pendidikan dengan penuh semangat dan tidak menunjukkan kekecewaan kepada para siswa.
Ismun juga menyampaikan bahwa Kepala SDN 01 Kebondalem telah dinonaktifkan dan posisi tersebut akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Guru yang ada di SDN 01 Kebondalem harus tetap semangat. Jangan memperlihatkan rasa kekecewaan kepada anak-anak didik,” pesannya.
Kepala Dinsos Kabupaten Pemalang Mukminun menambahkan, kasus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan.
Dinas Sosial, kata dia, melakukan pendampingan terhadap kedua pihak, baik korban maupun anak yang diduga terlibat.
Pendampingan trauma healing dan dukungan sosial juga telah dilakukan. Ia mendorong Dinas Pendidikan memiliki tenaga psikolog yang dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk menangani anak-anak yang membutuhkan pendampingan.
Rangkaian dialog tersebut akhirnya mengarah pada satu kesimpulan penting, kasus SDN 01 Kebondalem tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang salah.
DPR RI mendorong evaluasi sistem pendidikan, penyesuaian jumlah tenaga pengajar dengan kapasitas siswa, serta penguatan pendidikan karakter.
Sementara KPAI, Kemendikdasmen dan Ma’arif Institute mendorong pemulihan mental siswa dan guru sekaligus pembenahan tata kelola sekolah.
Kasus ini kini menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan antara sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat. Harapannya, tragedi serupa tidak kembali terjadi dan lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi seluruh anak untuk belajar, tumbuh dan membentuk karakter.
Penulis : Ragil
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan