Potret Gelap PKBM di Garut, Antara Manipulasi Data dan “Bancakan” Anggaran

GARUT , MNP – Sejatinya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah “jembatan emas” bagi warga Garut yang terputus akses pendidikannya.

Ia adalah harapan bagi mereka yang ingin memperbaiki nasib lewat jalur nonformal agar memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman.

Namun, temuan lapangan kami di Garut Governance Watch (GGW) justru mengungkap sisi gelap yang kontras: PKBM tak jarang hanya menjadi kedok administratif untuk menyedot anggaran negara.

Berdasarkan data Dapodik tahun 2026, tercatat ada 299 PKBM yang tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut.

Secara kuantitas, angka ini fantastis. Namun secara kualitas dan tata kelola, kami menemukan aroma busuk manipulasi yang sistemik.

Realitas Pahit di Pakenjeng: Siswa “Gaib” dan Ruang Kelas Fiktif

Investigasi GGW di Kecamatan Pakenjeng menjadi potret kecil dari borok yang lebih besar. Di sana, kami menemukan ketimpangan yang sangat vulgar antara data di atas kertas dengan fakta di lapangan.

Sebuah PKBM yang dalam Dapodik mengeklaim memiliki empat ruang kelas, faktanya hanya memiliki satu ruangan.

Mirisnya lagi, ruangan tersebut dilaporkan warga lebih sering disewakan untuk kegiatan di luar belajar-mengajar.

Fenomena “siswa gaib” juga menguat. Warga sekitar bahkan banyak yang tidak tahu ada aktivitas pendidikan di sana. Jika di Dapodik jumlah peserta didik membengkak namun di lapangan kelasnya sepi.

Maka patut diduga ada manipulasi data untuk memperbesar kucuran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Ini bukan sekadar lemahnya administrasi, ini adalah potensi kerugian negara.

Kegagalan Pengawasan dan Ancaman IPM

Sangat disayangkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut seolah menutup mata atau setidaknya gagal menjalankan fungsi supervisi.

Banyaknya PKBM yang belum terakreditasi namun tetap beroperasi tanpa pengawasan ketat adalah bukti nyata bahwa tata kelola kita sedang “sakit”.

Dana besar yang digelontorkan pemerintah untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Garut justru menguap pada program-program yang output-nya tidak jelas.

Jika PKBM hanya dijadikan komoditas oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, maka cita-cita mencerdaskan bangsa hanyalah bualan belaka.

Permasalahan PKBM di Garut sudah sangat kompleks dan sistemik. Kami di GGW mendesak:

1. Dinas Pendidikan Garut untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh PKBM, bukan sekadar verifikasi administratif formalitas.

2. Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mulai menelusuri dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi data Dapodik dan penyalahgunaan dana operasional PKBM.

PKBM harus menjadi solusi bagi peningkatan kualitas SDM Garut, bukan malah menjadi isu kontroversi yang memalukan.

Jangan biarkan anggaran pendidikan menjadi “bancakan” oknum, sementara rakyat tetap terbelenggu dalam ketertinggalan pendidikan.

Garut butuh aksi nyata, bukan sekadar laporan data yang terlihat indah di meja birokrasi namun busuk di lapangan.

Penulis : Bung Maul