Jeneponto, MNP – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Tamarunang, Bappeda Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, selaku Ketua TKPKD, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 100.3.3.2/117/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat TKPKD.
Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam peran strategis TKPKD dalam merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan, serta menyusun rencana dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Islam Iskandar dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
“Koordinasi ini penting agar kita memiliki arah kebijakan yang selaras dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan di Jeneponto. Kami berharap seluruh OPD dan unsur terkait aktif mengambil peran,” ujar Islam Iskandar.
Ia juga menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
“Selaku Ketua TKPKD, saya ingin kita semua memastikan bahwa tidak ada lagi rumah tangga Jeneponto yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni. Semua perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah harus berkontribusi dalam program ini,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plh. Kepala Bappeda yang juga Asisten Administrasi Umum Setda, Nuzuldin Ngallo, para Kepala OPD, Kepala BPS, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jeneponto, DPD KNPI, serta unsur-unsur terkait lainnya yang tergabung dalam TKPKD.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Jeneponto, Muhammad Ruslan, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan hasil penelusuran, assessment, serta validasi dan verifikasi rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kategori miskin ekstrem dalam data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
Hasil verifikasi DPD KNPI Jeneponto di lapangan menunjukkan perlunya satu basis data rujukan yang valid untuk menjadi sasaran kolaboratif lintas stakeholder.
“Kami menemukan masih banyak rumah tangga miskin ekstrem yang belum tersentuh program bantuan sosial, termasuk bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni,” ungkap Ruslan.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi dan komitmen kuat antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan amanat regulasi dan rencana pembangunan daerah.
Rapat berlangsung sejak pukul 08.30 WITA hingga selesai, dengan agenda utama berupa evaluasi kinerja tahap pertama dan penyusunan strategi intervensi lanjutan untuk semester kedua tahun 2025.
Penulis : Ragil
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan